Polres Jeneponto: Kades Pappalluang Dijerat Pasal Berlapis dan Denda Rp.500 Juta

JENEPONTO, SULSEL - Sebagaimana yang dipaparkan Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Hambali saat menggelar konferensi pers di ruang pertemuan lantai 1 pada Kamis, 06 Januari 2022 sekira pukul 12.15 Wita.

Dijelaskan bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokomen yang dilakukan oleh oknum kepala Desa Pappalluang inisial MS dijerat pasal pasal 266 ayat 2 tentang pemalsuan dokumen dengan ancama kurungan 7 tahun panjara, subsider pasal 263 ayat 1 KUHP-Pidana tentang penggunaan dokumen/akte yang seoalah oleh isinya cocok dengan yang sebenarnya diancam kurungan 6 tahun penjara.

Baca juga: Polri Siap Tindak Dugaan Permainan Karantina

Selain itu katanya, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 20 tahun 2020 pasal 69 ayat 1 tentang sistim pendidikan nasional dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.

Disebutkan bahwa salah satu penggunaan dokumen yang diduga dipalsukan itu adalah ijazah palsu. Adapun dokumen lainnya itu masuk dalam materi penyidik (red).

Baca juga: Rekannya Ditahan, Sejumlah Kepala Desa Datangi Polres Jeneponto sebagai Bentuk Solidaritas

"Ijazah palsu yang digunakan itu adalah ijazah SD atas nama Muhammad Said, " ujarnya.

Menurut AKP Hambali, bahwa ijazah itu digunakan sewaktu mendaftar pemelihan kepala desa diperiode pertama 2015 dan diperiode kedua 2020.

Baca juga: Terekam CCtv, Mobil Anggota DPRD Jeneponto, Andi Kaharuddin Mustamu Dibakar OTK

Dalam siaran Pres itu, AKP Hambli menjeleskan proses dimulainya penyilidikan dari 2015 lalu berdasarkan laporan pengaduan LSM Gempar. Dan berdasarakan surat perintah penyelidikan tertatanggal 23 Desember 2015.

Kemudian tutur dia, pada 31 Januari 2019 pihaknya melakukan surat perintah penyelidikan lanjutan terkait dengan aduan tersebut. 

Baca juga: 3 Saksi Kembali Diperiksa Terkait Korupsi di PT AMU

"Jadi dari hasil penyelidikan itu, kita telah melakuian beberapa pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021 kita melakukan penyidikan terhadap laporan adauan Gempar berdasarkan laporan polisi model A tertanggal 27 Oktober 2021, " tuturnya.

"Jadi kepala desa terpilih ini kita tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 31 Desember 2021 dan langsung kita melakukan penahan di Polres Jeneponto, " jelasnya.

Baca juga: DPP LIPPI Himbau Media Beritakan Kasus Desa Wadas Secara Akurat

Selanjutnya, pada 01 November 2021 pihaknya mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Jeneponto, pungkasnya. 

Penulis: Syamsir

Editor: Cq